Sosialisasi Proses Pemutihan Status Tugas/Izin Belajar PNS

Proses pemutihan tugas belajar (tubel) / izin belajar (ibel) merupakan salah satu cara penanganan dari kemristekdikti terkait banyak hasil temuan BPK perihal banyak yang memperoleh ijazah tetapi tidak mempunyai SK tubel/ibel, demikian disampaikan Kepala Biro SDM Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kemristekdikti (1/2) dalam acara sosialisasi Proses Pemutihan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan IPB bertempat di Ruang 202, Pascasarjana IPB. Hadir dalam acara sosialisasi tersebut para Ketua Departemen dan para Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan tiap Fakultas.

Sosialisasi tersebut sebagai sarana dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Nomor 169/M/KPT/2018 tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Kemristekdikti. Berikut adalah beberapa catatan penting hasil sosialisasi tersebut :
1. Proses pemutihan tubel/izin belajar (ibel) merupakan salah satu penanganan dari kemristekdikti terkait banyak hasil temuan BPK perihal banyak yang memperoleh ijazah tetapi tidak mempunyai SK tubel/ibel.
2. Ke depan pimpinan harus lebih selektif dalam memberikan tubel/ibel. Salah satu syarat yang sering tidak diikuti adalah syarat harus berstatus PNS (CPNS tidak boleh).
3. Untuk yang belajar di luar negeri harus ada Izin setneg. Izin setneg ini bukan untuk mempersulit, tapi salah saru perlindungan bagi pns tubel di luar negeri jika ada masalah.
4. Prinsip dasar tubel adalah meninggalkan jam kerja untuk mengikuti kegiatan studi lanjut/belajar.
5. Untuk yang gagal tubel karena melewati masa batas maksimal studi (S2=2 thn, S3=3 thn), maka dapat melakukan perpanjangan tubel maks 1 thn (dengan catatan sudah masuk tahap disertasi/ tesis), apabila sudah perpanjangan tubel masih belum berhasil lulus, maka dapat melakukan perpanjangan dengan status izin belajar maks 1 thn (dengan catatan bukan karena kelalaian pelajar), apabila sudah perpanjangan izin belajar masih belum selesai, maka dapat diaktifkan lagi pada tugas pekerjaannya walau blm selesai studi (wajib lakukan BAP terkait kegagalan tersebut).
6. Periode pemutihan adalah yg belajar pada periode tahun 2009-2015. Untuk 1 jan 2016 dan seterusnya bisa mengusulkan tubel secara reguler. Sedangkan yang belajar sebelum 2009 dapat disampaikan datanya saja.
7. PNS yang sedang tubel tidak boleh menduduki jabatan struktural, termasuk tidakmelaksanakan pengajaran/bimbingan. Jika dibutuhkan organisasi, maka tubelnya dapat dihentikan.
8. Saat ini sedang ada usulan perpres batas maksimal tubel 4 tahun untuk S3
9. Bagi pelajar tubel yang sdh lulus, tapi ijazah blm keluar bahkan bila tgl ijazah melewati tgl batas belajar, maka pimpinan perguruan tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan telah melaksanakan tugas.
10. PNS yang pernah gagal tubel tidak bisa diberikan izin tubel lagi, karena salah satu syarat dapat tubel adalah tidak gagal pada tubel sebelumnya. (FTR)

Tulisan ini dipublikasikan di Berita dan tag . Tandai permalink.